Komite III MPR: Saatnya Menghapus Hukuman Mati 

wowklik.com – Asrul Sani, Anggota Komite III DPR RI, menilai sudah saatnya penghapusan hukuman mati.

Ursol menambahkan bahwa Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan diubah oleh lini tengah di beberapa titik di masa depan.

Read More

Dalam webinar “Jalan Indonesia” untuk reformasi politik hukuman mati melalui RKUHP pada hari Selasa, Ursul Sani mengatakan, “Saya mengatakan kepada teman-teman bahwa sudah waktunya untuk menolak hukuman mati. Mei 2022).

Ia juga mengatakan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan secara sewenang-wenang.

Menurutnya, maksud atau tujuan hukum harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

“Seharusnya juga dilaksanakan dalam konteks sistem peradilan pidana yang terintegrasi,” ujarnya.

Politisi PPP itu mengatakan, jika tujuan undang-undang tersebut tidak diikuti, seperti kurangnya kebebasan untuk menyewa pengacara, orang asing tidak akan diberikan juru bahasa, dan jika ketentuan undang-undang tertentu tidak terpenuhi, tidak ada hukuman yang akan dijatuhkan. diberikan. pada hukuman mati.

“Saya seharusnya tidak dihukum mati jika saya tidak mengikuti proses hukum,” katanya.

Ursol juga menambahkan bahwa dirinya adalah anggota Panitia Kerja (Panga) dan termasuk dalam tim penyusun final di DPR.

Ia menambahkan, di antara 10 fraksi di Republik Demokratik Kongo pada masa lalu, tidak ada satu fraksi pun yang menentang hukuman mati. Namun, saat ini ada sembilan fraksi yang menentang putusan tersebut.

“Jika ada individu yang menentang atau tidak setuju dengan hukuman mati di Komite Ketiga Republik Demokratik Kongo, tentu saja, tempat teman dalam masyarakat sipil harus dihormati.”

Ada laporan tentang hukuman mati, tetapi ada reaksi beragam dari semua bagian masyarakat.

Ursall berkata, “Tentu saja, ada pro dan kontra untuk memisahkan keduanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, aktivis hak asasi manusia kebanyakan menentang hukuman mati terhadap aktivis antikorupsi.

Asisten Jaksa Agung (Wamenkum HAM) Eddy OS Hyarig menyampaikan webinar “The Indonesia Way” tentang Reformasi Politik UU Pidana Mati pada Selasa (24 Mei 2022) melalui RKUHP.

Dia menjelaskan mengapa pemerintah telah berjanji untuk memberikan “cara Indonesia” yang moderat kepada kelompok-kelompok yang mendukung dan menentang hukuman mati.

Hal ini karena hukuman mati adalah masalah hukum yang kontroversial.

kata Wakil Jaksa Agung yang juga moderator tim penyusun RKUHP.

Eddy mengatakan, landasan teori yang digunakan kedua belah pihak sama-sama kuat.

Oleh karena itu, mengutip Pak Mulady, RKUHP yang akan dibahas di Republik Demokratik Kongo, adalah cara kematian Indonesia.

“Saya beri contoh konkrit. Aktivis HAM adalah lawan dari aktivis antikorupsi. Aktivis antikorupsi selalu bilang ingin koruptor dihukum mati, padahal aktivis HAM harus dihukum mati,” kata Edi.

Dia melanjutkan, “Aktivis, apa artinya tidak mengatakan apa-apa tentang hukuman mati?”

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *