KPK Fasilitasi Tim PPNS KLHK Guna Periksa Bupati Langkat

wowklik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi penyidikan wali tidak aktif Langkat oleh tim Penyidik ​​Pegawai Swasta (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merilis rencana Waringin.

Pengujian dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Read More

Ali Picri, Pj Penegakan Hukum KPK, mengatakan, “Hari ini di KPK Hongbaekwan, tim penyidik ​​KPK melakukan penyidikan terhadap tersangka TRP sebagai salah satu pihak yang akan diperiksa oleh tim penyidik ​​PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.” Selasa (17/5/2022) dalam keterangan tertulis.

Ali mengatakan, pihaknya melakukan uji coba terkait kondisi tujuh ekor hewan yang dipelihara di Turpet Bupati tersebut.

“Jaksa ada untuk menangani kasus-kasus yang sedang ditangani,” katanya.

Diketahui, kasus 7 satwa dilindungi yang dipelihara oleh Turbit Angin Angin sudah masuk ke tahap penyidikan.

”Betul. SPDP sudah dikirim ke Poldasu,” kata Halwanto Genting, Manajer Unit Usaha Wilayah, Balai Gakkum, KLHK, Divisi Medan I, Sumatera. ).

Halwanto mengatakan pihaknya telah memeriksa banyak saksi dalam kasus tersebut, termasuk mereka yang merawat hewan di rumah Turbit.

“Saya mewawancarai banyak saksi mata, termasuk saksi mata pelapor, penjaga kebun binatang, dan pakar,” katanya.

Halwanto mengatakan tidak ada tersangka dalam kasus tersebut.

Mereka tetap akan mengajukan gugatan.

“[selain] menyelesaikan kasusnya” jelasnya.

Seperti diketahui, KPK menemukan kepemilikan satwa dilindungi ini saat menggeledah rumah Langkat Turbet Blanc Warren Angen, wali tidak aktif, tersangka kasus suap.

Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang menerima informasi dan mengunjungi lokasi menemukan tujuh satwa yang dilindungi.

Pj Dirjen BKSDA BKSDA Sumut Irzal Azhar mengatakan, “Operasi penyelamatan berupa evakuasi ini berdasarkan informasi yang diberikan KPK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang keberadaan satwa dilindungi oleh Bupati Langkat yang tidak aktif. Rabu (26 Januari 2022).

Hewan yang diasuransikan adalah: 1 Orangutan Sumatera, 1 Monyet Hitam Sulawesi, 1 Elang Brontok, 2 Jalak Bali dan 2 Macaw.

Erzal mengatakan, hewan yang ditangkap itu dipindahkan ke dua lokasi berbeda.

Erzal mengatakan, tidak aktifnya wali Langkat terhadap satwa langka itu melanggar pasal 21-2a UU No 5 Tahun 1990.

Pasal 40 UU tersebut menetapkan bahwa pelanggar menghadapi hukuman lima tahun penjara.

“Proses hukumnya juga sudah diserahkan ke Penyidik ​​Satpol PP Sumatera,” jelas Erzal.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *